HAK

 

Adalah hak perempuan untuk meneruskan maupun tidak meneruskan kehamilannya, demikian pendapat Riska Carolina, S.H., M.H., master hukum transnasional yang fokus pada sexuality law.  Sebagai seorang yang mendukung pilihan peremuan (pro choice), aborsi seharusnya diperbolehkan dengan cara yang aman. Justru apabila tidak ada layanan untuk aborsi  aman dampak negatifnya lebih banyak.

Di Indonesia aborsi diperbolehkan  untuk kehamilan karena kasus perkosaan dan indikasi kedaruratan medis. Khusus untuk kasus perkosaan,  usia kehamilan yang boleh di aborsi  maksimal 40 hari, padahal realitanya banyak yang usia kehamilannya diatas 40 hari karena dibutuhkan keberanian dari korban untuk bercerita atau melaporkan kasus perkosaan pada dirinya.

Sedangkan untuk pengecualian pada indikasi kedaruratan medis, secara hukum hal ini masih dilematis. Menurut Riska, jika pemerintah ingin menekankan pada promosi, preventif, dan usaha lainnya selain pemberian akses layanan aborsi, harusnya hal-hal tersebut yang perlu untuk dikuatkan.

Di dalam UU Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga No. 52 tahun 2009 menyebutkan adanya partisipasi masyarakat untuk membantu upaya edukasi dalam kesehatan reproduksi. Yang menjadi masalah dalam UU ini misalnya, romantisasi kata “Ibu” untuk aborsi. Padahal yang bisa hamil bukan hanya seorang Ibu, tapi perempuan.

Riska menyebutkan, pada RKUHP yang sedang disusun di DPR saat ini juga ada pasal terkait kontrasepsi. Riska  bekerja bersama dengan Aliansi Reformasi KUHP (RKUHP), mendorong untuk mencabut pasal kontrasepsi yang juga menyangkut juga mengenai aborsi. KUHP lama yang memuat pasal kriminalisasi kontrasepsi sendiri sudah dicabut secara de facto pada tahun 1978, dan Aliansi RKHUP sendiri melihat bahwa tidak ada dampak negatif dari dicabutnya pasal kontrasepsi tersebut. Maka jika pasal kontrasepsi ini diadakan kembali, bagi Aliansi RKHUP ini artinya malah hukum di negara kita semakin mundur ke belakang.

Aliansi RKUHP mendorong penulisan redaksi dalam RKUHP untuk lebih berperspektif perempuan untuk pasal yang menyebutkan mengenai aborsi. Misalnya saja penggunaan kata perempuan bukan Ibu, kata menghentikan kehamilan dirasa lebih tepat dibandingkan kata mematikan kandungan. Selain itu juga mendorong penyebutan korban perkosaan diganti menjadi trauma psikologis, karena perempuan yang mengalami kehamilan dan ada dalam dilema traumatis, misal pada perempuan dengan keadaan difabel mental, perempuan yang tidak sanggup secara sosial untuk memiliki anak, perempuan berusia muda dan belum sanggup untuk memiliki anak.

Selain kalimat-kalimat di atas, kalimat indikasi kedaruratan medis sendiri juga ingin diubah redaksinya menjadi indikasi medis. Dalam hal kedaruratan medis, dikhawatirkan “kedaruratan” menjadi subjektif di tangan pihak dokter saja.

Mengenai perlindungan hukum pemberi layanan, di Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, ada pasal mengenai pelayanan kesehatan reproduksi untuk remaja, sehinga peraturan tersebut masih bisa digunakan menjadi payung hukum perlindungan. Pada kejadian yang ada di lapangan sendiri, hampir tidak ada tenaga kesehatan yang berani, maka diserahkan kepada kelompok masyarakat sipil yang bergerak di isu kesehatan reproduksi. Polisi sendiri selama ini menjerat tenaga kesehatan untuk memberikan “efek jera”, sehingga banyak tenaga kesehatan yang merasa takut untuk memberikan layanan –sekalipun dengan kategori aborsi yang diperbolehkan oleh peraturan yang ada. Hingga akhirnya dari permasalahan aborsi ini kita bisa menyadari bahwa permasalahan ini tidak berdiri sendiri saja, melainkan berkaitan dengan kontrasepsi, perkawinan anak, kehamilan remaja, dan isu anak yang hamil.

Sebagai penutup diskusi, Riska Carolina berpendapat bahwa yang menjadi dasar dari permasalahan hukum di Indonesia adalah hukum kita masih didominasi oleh pandangan patriarki.

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *