MENYIKAPI SDKI (SURVEI DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA) 2017 “Diskusi Kelompok Kerja Teknis Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia dalam Memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia”

Pada tanggal 26 September 2018 setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kontrasepsi sebagai bagian dari hak kesehatan seksual dan rerproduksi. Eksistensi kontrasepsi seringkali menjadi sumber perdebatan di berbagai belahan dunia. Penemuan kontrasepsi memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong terpenuhinya hak perempuan dan hak kesehatan seksual dan reproduksi di dunia. Dalam kesempatan ini, Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) yang bekerjasama dengan kelompok kerja ICFP menyelenggarakan TWG (Technical Working Group) untuk membahas permasalahan dan program intervensi kesehatan reproduksi remaja terkini dan penyusunan rencana aksi menindaklanjuti hasil SDKI 2017 tentang kesehatan reproduksi remaja.

Dalam hal tersebut YCCP mengajak instansi pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan membentuk kelompok kerja untuk menindaklanjuti pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja.
Ibu Inne selaku Direktur YCCP memaparkan sekilas hasil SDKI 2017, ia menyatakan bahwa meningkatnya Unmeet need (kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi) sekitar 8,7 %. Kemudian data ASFR age specific fertility rate usia 15 – 19 mencapai 36%. Hal berikut dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama pendidikan orangtua yang rendah membuat peluang bagi orangtua untuk menikahkan anak lebih dini, menikahkan anak untuk membantu ekonomi keluarga, dipengaruhi juga dengan sosial kultural yaitu budaya perjodohan dan nilai mahar, kemudian ada pandangan perawan tua. Permasalahan diatas tentunya mendorong peningkatan kesakitan dan kematian, bayi memiliki peluang meninggal sebelum usia 28 hari jika dilahirkan dari ibu yang usia dibawah 20 tahun. Sering kali kita melihat terdapat peraturan namun masih kalah dengan adat setempat.

Narasumber yang pertama adalah seorang aktivis kesehatan reproduksi remaja yang sudah bertahun-tahun melakukan advokasi dan edukasi untuk pemenuhan HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi) yaitu Ibu Lies Marcoes. Dari paparannya ia menyatakan bahwa dari hasil studinya terdapat empat faktor fenomena reformasi di Indonesia.

Pertama, Isu perzinaan menjadi terkemuka di kalangan remaja namun solusi yang diberikan oleh negara adalah kawinkan, oleh karena itu menjadi pendorong meningkatnya angka perkawinan anak. Usia tertinggi angka perkawinan anak dimulai dari 13 – 14 tahun. Kedua, Hambatan remaja yang tidak dapat akses informasi dan kontrasepsi, karena Undang-undang tidak mengizinkan hal tersebut. Ketiga, hak seorang bapak atau orangtua untuk memaksakan perkawinan. Keempat, mengikuti sunah nabi. Diperburuk dengan adanya oknum yang mempertahankan lima isu. Hal ini terdiri dari kampanye “Indonesia Tanpa Pacaran”, “Poligami”, “Anti Vaksin”, “LGBT”, “Anti Female Generation”.

Lima isu diatas dipelopori dengan adanya trend di masyarakat yang semakin konservatif dalam melihat seksualitas. Tidak ada jalan keluar dari hal tersebut, padahal jalan keluarnya ada yang kita bisa lakukan yaitu berikan pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang tepat dan benar. Masyarakat sering kali mengalami panik moral sehingga masa remaja yang seharusnya berkualitas diputus dengan perkawinan anak.
Jika belum terjadi kehamilan atau pernikahan anak kita bisa melakukan edukasi, pencegahan dan membongkar mitos-mitos yang ada selama ini. Lain hal jika sudah kejadian hamil yang tidak direncanakan, apakah masyarakat menerima aborsi? Nyatanya remaja seringkali dipaksa untuk menikah, dan meneruskan kandungannya. Jika hal tersebut sudah terjadi masa depan anak tersebut tidak bisa terjamin. Sebelum kejadian remaja menjadi korban maka kita bisa melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye, namun jika sudah kejadian remaja jadi korban maka dampaknya adalah kemiskinan, dampak ekonomi turun, mengganggu kesehatan, mengganggu pendidikan, persoalan tubuh tidak ada legalitas hukum, persoalan agama. Pilihannya sangat mudah jika semua kalangan melakukan gerakan yang sama yaitu mudahkan remaja untuk bisa memenuhi hak – hak mereka, hak kesehatan seksual dan reproduksinya.

Narasumber yang kedua adalah Almira mewakili remaja dari Aliansi Remaja Independen. Almira bercerita hasil surveinya di kelompok remaja di Makassar. Masih banyak sekali remaja yang percaya akan mitos mengenai penularan HIV dan kehamilan yang berkembang di wilayahnya. Remaja membutuhkan akses kesehatan seksual dan reproduksi, namun ketika datang ke layanan remaja memperoleh perlakuan yang tidak baik dari petugas kesehatan. Contohnya saja, Remaja yang sudah terlanjur hamil diminta turun naik tangga oleh temannya, diminumkan jamu sampai kandungannya gugur. Menurut Almira, remaja belum cukup kuat untuk bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Remaja juga belum mengetahui mengenai PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), remaja juga tidak mau akses layanan PKPR karena malu cenderung karena petugas kesehatannya berbeda jenis kelamin. Remaja mengakses informasi lebih sering ke google, atau bertanya ke teman satu nongkrong, terakhir adalah ke orangtua.
Dalam diskusi BKKBN mengungkapkan bahwa terdapat program yang selama ini dijalankan untuk remaja yaitu PIK R di sekolah desainya untuk mulai SD – PT, pada survei yang dilakukan oleh BKKBN sebetulnya remaja sudah tau tentang kontrasepsi, kontrasepsi yang sering digunakan kebanyakan pil, ketika di survei kondar angkanya paling rendah. Sebanyak 89% pernah mendengar kespro dari televisi dan internet, tau dari guru dan orangtua. Direktorat Kespro menambahkan bahwa di dalam peraturan Undang-undang kontrasepsi hanya bisa diberikan kepada usia masa subur/sudah menikah untuk pemberian kondom 2 proteksi saja kita perlu kerjasama dengan LSM, LSM juga harus memberikan pelaporan kepada BKKBN.

Dari diskusi ini terdapat peluang dari BAPPENAS untuk merekomendasikan rumusan kebijakan untuk kesehatan reproduksi remaja yang tepat untuk RPJMN mendatang. Karena kami kesulitan untuk mengusulkan hal tersebut, maka setelah diskusi ini perlu ditindaklanjuti untuk mengundang teman-teman aktivis kespro dan mengajak merumuskan bersama.

Dari Instansi Kesehatan, Kemenkes mengungkapkan sedang menggalakan program PKPR dan bekerjasama dengan sekolah melalui skrining sekolah, saat ini Kemkes juga sedang mengembangkan Posyandu remaja luar sekolah dan membuat modul kesehatan reproduksi bagi guru di sekolah.

Dari Instansi Agama, Kemenag menyatakan bahwa peradilan agama tidak di Kementrian Agama, jika terjadi perceraian itu bukan ke Kementrian Agama yang menangani. Saat ini, Kemenag sudah membuat buku bimbingan perkawinan (Binwin) bagi calon penganten, membangun generasi yang berkualitas kerjasama dengan Kementrian Kesehatan. Sebetulnya, solusi tidak dinikahkan untuk korban pemerkosaan, setelah lahir baru dinikahkan, Kemenag juga sedang membuat regulasi cegah kawin anak.

NGO/LSM menanggapi bahwa aspek indikator kesehatan reproduksi dalam SDKI 2017 kurang lengkap, semua yang diteliti hanya dalam aspek perkiraan bukan faktual. Hal ini perlu diperbaharui untuk SDKI selanjutnya. Masih juga terdapat kontradiktif antara Undang-undang yang satu dengan lainnya, misalnya dalam UU Kesehatan aspeknya jelas untuk Konseling, Layanan, Edukasi namun dalam UU Kependudukan layanan kontrasepsi dibatasi. Jika melihat isu Napza, disana terdapat perkumpulan korban Napza Indonesia (PKNI) mungkin hal ini juga perlu dilakukan untuk gerakan perkumpulan korban Kehamilan/kekerasan/pemerkosaan agar mereka juga bisa menjadi survivor untuk teman-teman korban yang lainnya, dan memiliki ruang untuk gerakan mereka.

Diakhir acara Ibu Inne selaku Direktur YCCP menyimpulkan hasil pertemuan yaitu pertama, bahwa Kampanye/gerakan bersama kita mungkin perlu ke kelompok masyarakat sampai ke bawah terkait dengan pencegahan perkawianan anak. Kedua, Usulan untuk SDKI 2020 meminta kepada pemerintah untuk “remaja dapat memberikan masukan indikatornya seperti apa”. Ketiga, Kehamilan pada remaja bukan hanya faktor zina namun juga harus digarisbawahi mereka adalah korban. Keempat, Perlunya sinkronisasi peraturan Undang-undang hal ini mungkin dapat menjadi bagian dari advokasi bersama.

Penulis: Siti Aisyah (PKBI DKI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *