Ruang Berbagi Ep. 40 Launching Paralegal Remaja ASV: Harapan Hapus KBGS

Tingkat kekerasan seksual di Indonesia mengkhawatirkan. Dikutip dari Website SKATA, Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2019 (SPNHAR 2018) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan satu dari 17 anak lelaki dan satu dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Mirisnya, kebanyakan pelaku adalah teman atau sebayanya (47%-73%) dan sekitar 12%-29% adalah kekasihnya. Menurut Catahu Komnas Perempuan di tahun 2018 ada 3.528 kasus kekerasan ada perempuan dimana 76% merupakan kekerasan seperti pencabulan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan persetubuhan. 

Data ini menunjukkan betapa rentannya anak, remaja, dan perempuan menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual. Terlebih sebagian besar kasus yang dialami anak dan remaja merupakan kasus incest, dimana pelakunya adalah orang yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat dengan korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek dan atau yang mengenal korban dengan baik seperti tetangga, bahkan kekasih ibu korban yang sudah menjanda. Tak terkecuali, guru dan staf pengajar. Alasannya, salah satunya adalah relasi kuasa yang menjadikan pelaku memiliki kekuasaan dan dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan dan mengancam korban. 

Ruang Berbagi Ep. 40 (sumber: Aliansi Satu Visi)

Melihat fakta ini Aliansi Satu Visi pun membahas seputar hukum yang perlu diketahui remaja sebagai kelompok rentan pada Ruang Berbagi Episode 40 dengan tema “Saatnya Remaja Melek Hukum” pada Kamis, 12 November 2020 pukul 15.00-17.00 WIB yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Aliansi Satu Visi dan seperti biasa tentunya dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat. Acara ini sekaligus untuk mengesahkan paralegal remaja yang sebelumnya telah dilatih untuk penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual.

Paralegal sendiri merupakan pendamping penyintas korban kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) dalam proses hukum nantinya dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, juga dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Ruang Berbagi kali ini dipandu oleh Haruming Citra Putri atau kerap dipanggil Harum yang merupakan Staf Program dari Ardhanary Institute. Kemudian ada 2 orang narasumber yaitu Yuni Oktaviani yang merupakan staff muda dari Cahaya Perempuan Women Crisis Center (WCC) Bengkulu sekaligus salah satu peserta dari pelatihan paralegal yang dilakukan oleh Aliansi Satu Visi beberapa waktu lalu. Ada pula RR. Sri Agustin, SH., MH atau disapa Agustin merupakan seorang advokat sekaligus direktur dari Ardhanary Institute. Kedua narasumber ini akan berbagi pengalaman sebagai paralegal yang membantu korban kekerasan dan juga menjelaskan kenapa penting bagi remaja untuk mengetahui hukum. 

Berbeda dengan episode ruang berbagi lainnya, dalam sesi diskusi episode kali ini ada 3 orang penanggap yang sudah berpengalaman dalam pendampingan hukum kasus KBGS yaitu yang pertama ada Theresia Iswarini yang merupakan Komisioner Komnas Perempuan periode tahun 2020-2024. Lalu ada Siti Mazuma yang merupaka direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), dan terakhir ada Mirna yang merupakan seorang paralegal berpengalaman yang telah mendampingi kawan-kawan Komunitas Pekerja Seks sejak 2014. 

Acara dimulai dengan pembukaan dari moderator serta penjelasan mengenai tata tertib dan alur jalannya acaranya yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari ketua Aliansi Satu Visi (ASV) yaitu I Komang Sutrisna, S.H. Sesi pun dilanjutkan dengan Yuni bercerita kesehariannya di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu yang tidak hanya mendampingi dan memfasilitasi korban-korban kekerasan terhadap perempuan, tapi sebagai pendidik sebaya yang memfasilitasi diskusi kritis mengajak kawan-kawan di kelompok untuk membentuk layanan berbasis komunitas dalam mendampingi korban-korban kekerasan. Lalu berlanjut ke narasumber kedua, Agustin menjelaskan pentingnya keberadaan paralegal remaja bagi ASV.

“Sebenarnya ini mengacu pada misi ASV, 2 diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) dan KBGS yang komprehensif serta menghapuskan KBGS. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya keberadaan paralegal ASV. Selain itu untuk dapat memastikan partisipasi remaja secara bermakna untuk menjadi bagian dari ASV dalam mendorong pemenuhan HKSR dan perlindungan dari KBGS. Selain itu paralegal ini juga menjadi kebutuhan dari para remaja ASV sendiri. Hal lainnya adalah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, serta minimnya sebaran informasi mengenai bantuan hukum dan advokat yang mendampingi kasus KBGS menjadi salah satu alasan ASV merasa penting untuk melibatkan remaja sebagai paralegal. Sehingga ketika mereka bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum (OBH), dapat membantu agar terpenuhinya akses keadilan bagi remaja.” ungkap Agustin dengan detail.

Sesi kemudian berlanjut dengan sesi berbagi lebih lanjut dan diskusi bersama dengan 3 penanggap lainnya. Karena keterbatasan waktu, sesi pun diakhiri dengan pemutaran video anggota paralegal remaja ASV juga pesan penutup oleh moderator.

Penulis: Rina

Editor: Pradnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *